Selasa, 24 April 2012
Rabu, 22 Februari 2012
Guru Bersertifikasi Harus Profesional, Jangan Arisan
Guru Bersertifikasi Harus Profesional
Jangan Arisan
SUNGGUMINASA,UPEKS---Guru bersertifikasi dituntut mengoptimalkan kemampuan mengajar. Janganlah malas, apalagi menunjuk asisten menggantikannya mengajar di kelas.
Tak kalah pentingnya, kami tak ingin mendengar, ada guru-guru gelar arisan saat jam pelajaran berlangsung.
Penegasan tersebut dilontarkan, Kadis Pendidikan, Olahraga dan Pemuda (Dikorda) Kabupaten Gowa, Idris Faisal Kadir saat penyerahan sertifikat sertifikasi guru di Gowa, Selasa (14/2)/.
Guru bersertifikasi itu, kata Idris, dapat dikategorikan guru profesional. Dengan demikian, guru bersertifikasi yang cara mengajarnya tak berubah, dianggap berdosa.
Dikemukakannya, tunjangan sertifikasi guru di Indonesia termasuk di Gowa mencapai Rp30 triliun per tahun.
Kasubag Umum dan Kepegawaian, Abr Rasyid Sarro melaporkan, jumlah sertifikat sertifikasi guru yang diserahkan 651 orang.
''Guru di Gowa, baik guru TK, SD,SMP, SMA/SMK termasuk pengawas dan guru SLB bersertifikasi 2.720 orang,'' ujarnya.
Ujungpandangekspres.com, 15 Februari 2012
SUNGGUMINASA,UPEKS---Guru bersertifikasi dituntut mengoptimalkan kemampuan mengajar. Janganlah malas, apalagi menunjuk asisten menggantikannya mengajar di kelas.
Tak kalah pentingnya, kami tak ingin mendengar, ada guru-guru gelar arisan saat jam pelajaran berlangsung.
Penegasan tersebut dilontarkan, Kadis Pendidikan, Olahraga dan Pemuda (Dikorda) Kabupaten Gowa, Idris Faisal Kadir saat penyerahan sertifikat sertifikasi guru di Gowa, Selasa (14/2)/.
Guru bersertifikasi itu, kata Idris, dapat dikategorikan guru profesional. Dengan demikian, guru bersertifikasi yang cara mengajarnya tak berubah, dianggap berdosa.
Dikemukakannya, tunjangan sertifikasi guru di Indonesia termasuk di Gowa mencapai Rp30 triliun per tahun.
Kasubag Umum dan Kepegawaian, Abr Rasyid Sarro melaporkan, jumlah sertifikat sertifikasi guru yang diserahkan 651 orang.
''Guru di Gowa, baik guru TK, SD,SMP, SMA/SMK termasuk pengawas dan guru SLB bersertifikasi 2.720 orang,'' ujarnya.
Ujungpandangekspres.com, 15 Februari 2012
Tak Selalu RSBI Lebih Unggul dari Sekolah Reguler
JAKARTA, KOMPAS.com - Alasan pemerintah terus mempertahankan rintisan sekolah bertaraf internasional karena mutu pendidikan Indonesia bakal berdaya saing internasional perlu dipertanyakan. Pasalnya, evaluasi yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan justru menunjukkan bahwa tak selalu sekolah RSBI unggul dari sekolah reguler.
Bahkan, dalam beberapa skor penilaian, termasuk Bahasa Inggris yang seharusnya menjadi keunggulan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI), siswa dan guru di sekolah reguler lebih unggul.
Ini terlihat di jenjang SMP di mana skor Bahasa Inggris siswa RSBI 7,05, sedangkan siswa reguler 8,18. Guru Bahasa Inggris di SMP juga punya skor yang lebih tinggi, yaitu 6,2, dibandingkan dengan guru RSBI yang 5,1. Ini juga terjadi pada guru Bahasa Inggris di jenjang SMA.
Selisih skor nilai-nilai antara siswa RSBI dan reguler umumnya di bawah 1 dari skor 0-9. Hal ini terjadi karena, dari kajian, guru-guru sekolah reguler justru mempunyai skor yang lebih baik dari guru di RSBI.
Ambil contoh, guru SMA reguler ternyata lebih unggul dalam skor di mata pelajaran Fisika, Biologi, dan Bahasa Inggris. Di Matematika hampir sama. Kemampuan pedagogi guru juga tidak jauh berbeda.
Bahkan, di SD, skor pedagogi guru sekolah reguler lebih unggul. Di jenjang SMP juga berbeda kecil, kecuali di SMA yang perbedaannya lebih dari 1 poin.
S Hamid Hasan, ahli evaluasi dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Jumat (17/2/2012), mengatakan, tidak berarti bahwa kemampuan RSBI lebih baik dari sekolah reguler yang unggul. "Asal sekolah diberi fasilitas yang baik, guru yang kompetensinya bagus, tanpa embel-embel RSBI pun sekolah tetap bisa menunjukkan kualitas. Untuk apa pemerintah menciptakan perbedaan-perbedaan dalam pendidikan lewat RSBI," tutur Hamid.
Retno Lisyarti, guru SMA RSBI di Jakarta, mengatakan, pemerintah tidak mampu membangun kapasistas guru yang dibutuhkan untuk sekolah bermutu. Dana dari masyarakat dan pemerintah yang mengucur ke sekolah RSBI lebih untuk peningkatan sarana, kegiatan, honor guru, dan membayar pengajar asing yang digaji lebih mahal.
Menurut Retno, di sekolah RSBI ada guru asing yang ditetapkan harus dari kawasan Eropa atau Australia. Bayarannya lebih mahal dibandingkan dengan guru Indonesia. Untuk kelas internasional yang bayarannya Rp 31 juta per tahun, kata Retno, siswa mendapat pengajaran ekstra dari beberapa guru asing. Utamanya saat siswa hendak menghadapi ujian internasional Cambridge atau IB.
"Kebijakan RSBI pun menciptakan ketidakadilan bukan hanya kepada masyarakat. Guru dalam negeri saja dipandang lebih rendah daripada guru asing," kata Retno.
Kompas.com, 17 Februari 2011
Bahkan, dalam beberapa skor penilaian, termasuk Bahasa Inggris yang seharusnya menjadi keunggulan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI), siswa dan guru di sekolah reguler lebih unggul.
Ini terlihat di jenjang SMP di mana skor Bahasa Inggris siswa RSBI 7,05, sedangkan siswa reguler 8,18. Guru Bahasa Inggris di SMP juga punya skor yang lebih tinggi, yaitu 6,2, dibandingkan dengan guru RSBI yang 5,1. Ini juga terjadi pada guru Bahasa Inggris di jenjang SMA.
Selisih skor nilai-nilai antara siswa RSBI dan reguler umumnya di bawah 1 dari skor 0-9. Hal ini terjadi karena, dari kajian, guru-guru sekolah reguler justru mempunyai skor yang lebih baik dari guru di RSBI.
Ambil contoh, guru SMA reguler ternyata lebih unggul dalam skor di mata pelajaran Fisika, Biologi, dan Bahasa Inggris. Di Matematika hampir sama. Kemampuan pedagogi guru juga tidak jauh berbeda.
Bahkan, di SD, skor pedagogi guru sekolah reguler lebih unggul. Di jenjang SMP juga berbeda kecil, kecuali di SMA yang perbedaannya lebih dari 1 poin.
S Hamid Hasan, ahli evaluasi dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Jumat (17/2/2012), mengatakan, tidak berarti bahwa kemampuan RSBI lebih baik dari sekolah reguler yang unggul. "Asal sekolah diberi fasilitas yang baik, guru yang kompetensinya bagus, tanpa embel-embel RSBI pun sekolah tetap bisa menunjukkan kualitas. Untuk apa pemerintah menciptakan perbedaan-perbedaan dalam pendidikan lewat RSBI," tutur Hamid.
Retno Lisyarti, guru SMA RSBI di Jakarta, mengatakan, pemerintah tidak mampu membangun kapasistas guru yang dibutuhkan untuk sekolah bermutu. Dana dari masyarakat dan pemerintah yang mengucur ke sekolah RSBI lebih untuk peningkatan sarana, kegiatan, honor guru, dan membayar pengajar asing yang digaji lebih mahal.
Menurut Retno, di sekolah RSBI ada guru asing yang ditetapkan harus dari kawasan Eropa atau Australia. Bayarannya lebih mahal dibandingkan dengan guru Indonesia. Untuk kelas internasional yang bayarannya Rp 31 juta per tahun, kata Retno, siswa mendapat pengajaran ekstra dari beberapa guru asing. Utamanya saat siswa hendak menghadapi ujian internasional Cambridge atau IB.
"Kebijakan RSBI pun menciptakan ketidakadilan bukan hanya kepada masyarakat. Guru dalam negeri saja dipandang lebih rendah daripada guru asing," kata Retno.
Kompas.com, 17 Februari 2011
Tubuh Langsing Berkat Air Putih
Ghiboo.com - Mengubah kebiasaan mengonsumsi minuman soda atau minuman manis lainnya dengan air putih ternyata mampu menurunkan 1,8 hingga 2,2 kg berat badan dalam waktu enam bulan.
Temuan yang dipublikasikan dalam American Journal of Clinical Nutrition ini menambah deretan panjang manfaat air putih. Penelitian sebelumnya juga telah menunjukkan bahwa air putih membantu menurunkan risiko kanker kandung kemih.
Penelitian dilakukan terhadap 318 orang obesitas dan dibagi menjadi tiga grup. Grup pertama mengganti minuman berkalori dengan air putih, grup kedua mengonsumsi soft drink dan grup ketiga menjadi grup pengontrol.
Enam bulan kemudian, ketiga anggota kelompok tersebut mengalami sedikit penurunan berat badan dan ukuran pinggang. Namun, kelompok yang berubah mengonsumsi air putih cenderung dua kali lebih mungkin untuk kehilangan lima persen atau lebih dari berat badan mereka dibandingkan dengan mereka yang tidak mengubah kebiasaan mengonsumsi soft drink.
"Mengubah minuman nonkalori merupakan cara yang mudah dan sederhana untuk menurunkan berat badan atau menjaga agar berat badan tidak naik," ungkap Deborah Tate, profesor nutrisi dan perilaku sehat di Gilling School of Global Public Health di University of North Carolina, seperti dilansir melalui Dailymail, Senin (20/2).
Selain itu, para peneliti juga menemukan bahwa orang yang selalu mengkonsumsi air putih mempunyai kadar glukosa rendah saat berpuasa dan kadar hidrasi yang lebih baik dibandingkan grup pengontrol.
Tate menambahkan presentase penurunan berat badan dan rendahnya kadar gula penting karena keduanya diasosiasikan dengan peningkatan faktor risiko obesitas yang berhubungan dengan penyakit kronis.
"Jika dilakukan dalam skala besar, hal ini bisa menurunkan masalah kesehatan publik terkait obesitas secara signifikan," tambahnya.
Selasa, 27 Desember 2011
Banyak Guru Belum Pandai Mengajar
21 Dec 2011 | 0
Banyak Guru Belum Pandai Mengajar
JAKARTA - Peningkatan kemampuan guru yang dilakukan pemerintah, belum mampu menaikkan kemampuan mengajar pahlawan tanpa tanda jasa tersebut. Buktinya, masih ditemukan banyak guru yang belum pandai mengajar. Akibatnya, siswa kesulitan menerima materi.
Demikian diungkapkan Ketua Dewan Pembina Asosiasi Guru Penulis Indonesia (Agupena) Fasli Jalal di Jakarta kemarin (20/12). "Masih banyak guru yang belum pantas jadi guru sehingga kalau memang tidak lulus uji, perlu dicarikan profesi lain bagi mereka agar tidak mengganggu proses pendidikan," ujar Fasli.
Mantan wakil menteri Pendidikan Nasional tersebut menjelaskan, untuk memisahkan guru yang bagus dan tidak, sangat sulit. Salah satu caranya, pemisahan saat guru mengikuti pendidikan di Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK).
Dijelaskan Fasli, sertifikasi guru tidak menjamin bahwa kualitas orang yang memilikinya akan meningkat. Untuk itu perlu ada jaminan pelatihan guru profesi. "Salah satu meningkatkan profesionalisme adalah membuat karya tulis. Tulisan ilmiah tersebut pada akhirnya akan menjadi ajang tawar bagi guru tersebut untuk dapat menaikkan pangkatnya," katanya.
Dirjen Pendidikan Menengah (Dikmen) Hamid Muhammad menambahkan, Kemendikbud memang akan mensinergikan penulisan guru ini dengan program yang ada di Kemendikbud. Pasalnya saat ini di Ditjen Dikmen, Pendidikan Dasar (Dikdas) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ada pelatihan karya tulis bagi guru yang mau meraih status golongan PNS 4A ke 4B.
"Ini yang akan kita latih dan akan disinkronkan dengan pelatihan yang dibuat Agupena," terang Hamid.
Menurut Hamid, selain menaikkan pangkat, karya tulis akan menjadikan profesi guru tersebut menjadi penulis buku. Kemendikbud juga akan meningkatkan jumlahnya pada lomba karya tulis yang digelar setiap 17 Agustus. (cdl)
Banyak Guru Belum Pandai Mengajar
JAKARTA - Peningkatan kemampuan guru yang dilakukan pemerintah, belum mampu menaikkan kemampuan mengajar pahlawan tanpa tanda jasa tersebut. Buktinya, masih ditemukan banyak guru yang belum pandai mengajar. Akibatnya, siswa kesulitan menerima materi.
Demikian diungkapkan Ketua Dewan Pembina Asosiasi Guru Penulis Indonesia (Agupena) Fasli Jalal di Jakarta kemarin (20/12). "Masih banyak guru yang belum pantas jadi guru sehingga kalau memang tidak lulus uji, perlu dicarikan profesi lain bagi mereka agar tidak mengganggu proses pendidikan," ujar Fasli.
Mantan wakil menteri Pendidikan Nasional tersebut menjelaskan, untuk memisahkan guru yang bagus dan tidak, sangat sulit. Salah satu caranya, pemisahan saat guru mengikuti pendidikan di Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK).
Dijelaskan Fasli, sertifikasi guru tidak menjamin bahwa kualitas orang yang memilikinya akan meningkat. Untuk itu perlu ada jaminan pelatihan guru profesi. "Salah satu meningkatkan profesionalisme adalah membuat karya tulis. Tulisan ilmiah tersebut pada akhirnya akan menjadi ajang tawar bagi guru tersebut untuk dapat menaikkan pangkatnya," katanya.
Dirjen Pendidikan Menengah (Dikmen) Hamid Muhammad menambahkan, Kemendikbud memang akan mensinergikan penulisan guru ini dengan program yang ada di Kemendikbud. Pasalnya saat ini di Ditjen Dikmen, Pendidikan Dasar (Dikdas) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ada pelatihan karya tulis bagi guru yang mau meraih status golongan PNS 4A ke 4B.
"Ini yang akan kita latih dan akan disinkronkan dengan pelatihan yang dibuat Agupena," terang Hamid.
Menurut Hamid, selain menaikkan pangkat, karya tulis akan menjadikan profesi guru tersebut menjadi penulis buku. Kemendikbud juga akan meningkatkan jumlahnya pada lomba karya tulis yang digelar setiap 17 Agustus. (cdl)
Penelitian Bisa Naikkan Jabatan Guru
Penelitian Bisa Naikkan Jabatan Guru
JAKARTA - Para guru disarankan untuk membuat karya tulis agar kenaikan jabatan dapat diraih secepat mungkin. Sayangnya masih sedikit sekali guru yang melakukan penelitian.
Ketua Dewan Pembina Asosiasi Guru Penulis Indonesia (Agupena) Fasli Jalal mengatakan saat ini ada 3,5 juta guru yang berada di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Agama (Kemenag). Dia menyarankan, untuk mengembangkan profesionalisme guru, sebaiknya para guru membuat karya tulis yang dapat dikembangkan menjadi tulisan ilmiah.
�Sekarang ini (pangkat) mereka berhenti di golongan IIID dan IVA dan jumlahnya mencapai ratusan ribu. Bayangkan, itu bisa terjadi karena mereka tidak berani atau tidak mampu menulis karya ilmiah.Padahal,bisa saja mereka menulis dengan melihat perkembangan murid, rajin mencatat dan menjadi penelitian di tingkat kelas dan akhirnya diseriusi menjadi tulisan ilmiah,dan ini perlu bagi mereka untuk naik pangkat,� katanya dalam penyerahan hadiah kepada guru pemenang Lomba Penulis Artikel Ilmiah, di Jakarta kemarin.
Mantan Wamendikbud ini menyatakan,agar dapat memisahkan guru yang profesional dan tidak maka pemerintah harus menyaringnya pada Program Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK), sebab masih banyak guru yang belum pantas jadi guru meski mereka mengikuti sertifikasi. �Untuk itu perlu ada jaminan pelatihan guru profesi, apakah PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru)-nya baik, sehingga 90 jam pelatihan itu betul-betul menghasilkan kompetensi yang baru bagi guru,� ungkap Fasli.
Dirjen Pendidikan Menengah (Dikmen) Kemendikbud Hamid Muhammad menambahkan, pihaknya memang akan menyinergikan penulisan guru ini dengan program yang ada di Kemendikbud.Pasalnya, saat ini di Ditjen Dikmen, Pendidikan Dasar (Dikdas), dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ada pelatihan karya tulis bagi guru yang mau meraih status golongan PNS IVA ke IVB.�Ini yang akan kita latih dan akan disinkronkan dengan pelatihan yang dibuat Agupena,�terangnya.
Plt Dirjen PAUD dan Non Formal Informal (PAUDNI) ini mengungkapkan, karya tulis mereka selain untuk menaikkan pangkat juga akan menjadikan profesi guru tersebut menjadi penulis buku.Kemendikbud juga akan meningkatkan jumlahnya pada lomba karya tulis yang digelar setiap 17 Agustus. Hamid menjelaskan, pelatihan yang diberikan Kemendikbud sendiri memang masih dibatasi berdasarkan kuota. Dirinya juga mengakui distribusinya masih belum merata dengan baik dan terpusat di kota tertentu yang kebanyakan ada di Jawa Barat.
Hal ini terjadi karena ada inisiatif sendiri dari pemerintah daerahnya.Akan tetapi, Kemendikbud akan mengubah pola distribusi ini, sehingga inisiatif akan ditampung namun akan mendorong juga kabupaten kota yang potensinya tidak terlalu bagus. Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo mengakui masih banyak guru yang belum mampu membuat karya tulis. Namun, hal itu terjadi karena pemerintah memang tidak menyediakan pelatihan menulis secara memadai.
�Di LPLG itu tidak disiapkan sehingga guru SD, PGA, D-1 dan D-2 itu memang tidak siap karena tidak dibimbing secara khusus,� ujarnya. Anggota Komite III DPD ini menyebutkan, ironisnya tanpa bimbingan khusus, lalu guru yang sudah lulus dan bekerja itu malah dituntut untuk membuat karya tulis tersebut oleh Kemendikbud. neneng zubaidah
JAKARTA - Para guru disarankan untuk membuat karya tulis agar kenaikan jabatan dapat diraih secepat mungkin. Sayangnya masih sedikit sekali guru yang melakukan penelitian.
Ketua Dewan Pembina Asosiasi Guru Penulis Indonesia (Agupena) Fasli Jalal mengatakan saat ini ada 3,5 juta guru yang berada di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Agama (Kemenag). Dia menyarankan, untuk mengembangkan profesionalisme guru, sebaiknya para guru membuat karya tulis yang dapat dikembangkan menjadi tulisan ilmiah.
�Sekarang ini (pangkat) mereka berhenti di golongan IIID dan IVA dan jumlahnya mencapai ratusan ribu. Bayangkan, itu bisa terjadi karena mereka tidak berani atau tidak mampu menulis karya ilmiah.Padahal,bisa saja mereka menulis dengan melihat perkembangan murid, rajin mencatat dan menjadi penelitian di tingkat kelas dan akhirnya diseriusi menjadi tulisan ilmiah,dan ini perlu bagi mereka untuk naik pangkat,� katanya dalam penyerahan hadiah kepada guru pemenang Lomba Penulis Artikel Ilmiah, di Jakarta kemarin.
Mantan Wamendikbud ini menyatakan,agar dapat memisahkan guru yang profesional dan tidak maka pemerintah harus menyaringnya pada Program Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK), sebab masih banyak guru yang belum pantas jadi guru meski mereka mengikuti sertifikasi. �Untuk itu perlu ada jaminan pelatihan guru profesi, apakah PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru)-nya baik, sehingga 90 jam pelatihan itu betul-betul menghasilkan kompetensi yang baru bagi guru,� ungkap Fasli.
Dirjen Pendidikan Menengah (Dikmen) Kemendikbud Hamid Muhammad menambahkan, pihaknya memang akan menyinergikan penulisan guru ini dengan program yang ada di Kemendikbud.Pasalnya, saat ini di Ditjen Dikmen, Pendidikan Dasar (Dikdas), dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ada pelatihan karya tulis bagi guru yang mau meraih status golongan PNS IVA ke IVB.�Ini yang akan kita latih dan akan disinkronkan dengan pelatihan yang dibuat Agupena,�terangnya.
Plt Dirjen PAUD dan Non Formal Informal (PAUDNI) ini mengungkapkan, karya tulis mereka selain untuk menaikkan pangkat juga akan menjadikan profesi guru tersebut menjadi penulis buku.Kemendikbud juga akan meningkatkan jumlahnya pada lomba karya tulis yang digelar setiap 17 Agustus. Hamid menjelaskan, pelatihan yang diberikan Kemendikbud sendiri memang masih dibatasi berdasarkan kuota. Dirinya juga mengakui distribusinya masih belum merata dengan baik dan terpusat di kota tertentu yang kebanyakan ada di Jawa Barat.
Hal ini terjadi karena ada inisiatif sendiri dari pemerintah daerahnya.Akan tetapi, Kemendikbud akan mengubah pola distribusi ini, sehingga inisiatif akan ditampung namun akan mendorong juga kabupaten kota yang potensinya tidak terlalu bagus. Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo mengakui masih banyak guru yang belum mampu membuat karya tulis. Namun, hal itu terjadi karena pemerintah memang tidak menyediakan pelatihan menulis secara memadai.
�Di LPLG itu tidak disiapkan sehingga guru SD, PGA, D-1 dan D-2 itu memang tidak siap karena tidak dibimbing secara khusus,� ujarnya. Anggota Komite III DPD ini menyebutkan, ironisnya tanpa bimbingan khusus, lalu guru yang sudah lulus dan bekerja itu malah dituntut untuk membuat karya tulis tersebut oleh Kemendikbud. neneng zubaidah
Rabu, 30 November 2011
PGRI Minta Standar Gaji Guru Honorer
Rabu, 30 November 2011 | 14:46 WIB
TEMPO.CO, Bogor - Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Sulistio meminta pemerintah menetapkan standar minimum gaji guru honorer. "Kami berharap guru honorer diangkat, tapi itu berat," katanya saat memberi sambutan pada peringatan Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun ke-66 PGRI di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu 30 November 2011.
Sulistio menyampaikan aspirasi para guru ini di depan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menghadiri acara itu. Dia berterima kasih kepada pemerintah karena menaikkan anggaran pendidikan hingga 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Namun kebijakan menaikkan anggaran itu tak diiringi dengan kebijakan untuk guru honorer. Tak adanya standar gaji guru honorer membuat gaji guru-guru yang belum diangkat jadi pegawai negeri ini tak jelas dan beda-beda tiap sekolah.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah berjanji akan mengangkat guru honorer sebelum 2015, tapi tak ada pembicaraan soal standar gaji guru honorer. Syaratnya, harus sarjana strata 1 atau D-4 dan mengantongi sertifikasi guru. Setelah 2015 tak ada lagi guru yang bukan sarjana.
Pengangkatan guru honorer itu dilakukan bertahap. Tahun ini 160 ribu guru honorer diangkat. Tahun depan jumlah naik dengan mengangkat 720 ribu guru menjadi pegawai negeri sipil. Karena itu pada 2015 anggaran tunjangan profesi naik menjadi Rp 60 triliun.
TEMPO.CO, Bogor - Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Sulistio meminta pemerintah menetapkan standar minimum gaji guru honorer. "Kami berharap guru honorer diangkat, tapi itu berat," katanya saat memberi sambutan pada peringatan Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun ke-66 PGRI di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu 30 November 2011.
Sulistio menyampaikan aspirasi para guru ini di depan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menghadiri acara itu. Dia berterima kasih kepada pemerintah karena menaikkan anggaran pendidikan hingga 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Namun kebijakan menaikkan anggaran itu tak diiringi dengan kebijakan untuk guru honorer. Tak adanya standar gaji guru honorer membuat gaji guru-guru yang belum diangkat jadi pegawai negeri ini tak jelas dan beda-beda tiap sekolah.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah berjanji akan mengangkat guru honorer sebelum 2015, tapi tak ada pembicaraan soal standar gaji guru honorer. Syaratnya, harus sarjana strata 1 atau D-4 dan mengantongi sertifikasi guru. Setelah 2015 tak ada lagi guru yang bukan sarjana.
Pengangkatan guru honorer itu dilakukan bertahap. Tahun ini 160 ribu guru honorer diangkat. Tahun depan jumlah naik dengan mengangkat 720 ribu guru menjadi pegawai negeri sipil. Karena itu pada 2015 anggaran tunjangan profesi naik menjadi Rp 60 triliun.
Langganan:
Entri (Atom)
